Salah satu negara di Afrika yaitu negara Sudan Selatan kembali mengalami masalah hiperinflasi. Dari sebuah data penelitian, diketahui bahwasannya Sudan Selatan menempati posisi kedua sebagai negara dengan tingkat inflasi tertinggi di dunia, dengan tingkat inflasi sebesar 165 . Posisi Sudan Selatan tepat di berada di bawah negara Venezuela, dengan tingkat inflasi sebesar 180.90.

Untuk dapat melawan hiperinflasi yang dialami oleh negaranya, Sudan Selatan memutuskan untuk membantu para pekerja pajak. Tindakan tersebut mereka lakukan untuk memerangi masalah kelaparan, perang dan ketidakmampuan di negara Sudan Selatan.

Krisis yang terjadi di Afrika tidak hanya berdampak pada pemerintahannya saja, bahkan di restoran posher yang ada di Juba, yaitu ibu kota Sudan Selatan, yang merupakan negara terbaru di dunia, krisis ekonomi juga sangat terasa. Menu-menu yang ada di restoran ini sengaja dicetak dengan menggunakan kertas yang murah.

Tentu saja hal ini sangat wajar dilakukan oleh sang pemiliki restoran, karena jika melihat krisis ekonomi yang terjadi, mereka rasa-rasanya akan banyak membuang biaya, hanya untuk penggunaan kertas yang pada akhirnya juga harus diperbaharui setiap beberapa minggu.

Meskipun tingkat inflasi yang turun lebih dari 50% per bulan pada satu titik tahun lalu dan kenaikan harga sejak saat itu juga sedikit berkurang, namun tetap saja untuk bisa menikmati makanan sederhana saja, mereka harus menghabiskan biaya yang besar. Paling tidak mereka harus menghabiskan satu bundalan pound.

Sejak tahun lalu, nilai mata uang pound Sudan Selatan ini memang sudah turun. Jika dulunya 30 pound bisa untuk membeli satu dollar, tapi sekarang dibutuhkan 120 pound untuk mendapatkan satu dollar. Berdasarkan catatan bank, uang kertas terbesar yang beredar, yaitu SSP100, sekarang menjadi catatan nasional denominasi tertinggi di dunia.

Penyebab Terjadinya Inflasi di Sudan Selatan

Krisis Ekonomi yang terjadi pada suatu negara tentu memiliki faktor penyebab. Begitu juga yang terjadi pada sejumlah negara di Afrika, termasuk Sudan Selatan. Pertarungan inflasi yang mengerikan yang terjadi di Sudan Selatan ini terjadi karena disebabkan oleh 2 hal, yaitu:

  • Percetakan uang
  • Keruntuhan ekonomi

Jika dilihat dari tabel inflasi di atas, Sudan Selatan menempati posisi kedua sebagai negara yang mengalami tingkat inflasi tertinggi di dunia setelah Venezuela.

Perekonomian di Sudan Selatan merupakan perkonomian negara yang paling tidak terdiversifikasi di dunia. Pada tahun 2014, hasil minyak yang dihasilkan oleh negara ini telah memberikan sebanyak 99,8% pendapatan dari ekspor negara tersebut. Pada saat negara ini merdeka di tahun 2011 yang lalu, hasil produksi negara Sudan ini sangatlah tinggi dan minyak yang terjual lebih dari $ 100 per barel, selain itu petrodolar mengalir dengan bebas dan memicu perlindungan politik kolosal.

Pendisversifikasi ini sebenarnya sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan maupun negara. Disversifikasi merupakan sebuah usaha penganekaragaman produk yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau negara, untuk memaksimalkan keuntungan sehingga arus kas perusahaan atau negara tersebut menjadi lebih stabil.

Hal ini dilakukan negara untuk mengatasi masalah krisis ekonomi, sehingga apabila suatu perusahaan atau negara mengalami kemerosotan pendapatan di salah satu product, sedangkan di product lain mendapatkan kelebihan pendapatan, maka kekurangan yang terjadi bisa tertutupi.

Tapi akibat “shutdown point” yang terjadi pada tahun 2012, yang kemudian diikuti dengan perang saudara, yang pecah pada tahun 2013, telah memangkas produksi dari negara Sudan Selatan ini. “Shutdown point” adalah suatu titik dimana jika proses dijalankan, maka perusahaan tidak akan mendapatkan laba, tetapi juga tidak menimbulkan kerugian.

Jika sebuah perusahaan maupun negara beroperasi pada kapasitas di bawah titik Shut Down Point, maka perusahaan atau negara tersebut akan mendapatkan rugi.

Saat ini, Sudan Selatan hanya bisa memproduksi sekitar 120.000 barel minyak per hari. Jumlah ini adalah Setengah dari jumlah yang pernah mereka dapatkan saat berada pada puncak kejayaannya. Penurunan ternyata tidak hanya terjadi pada jumlah produksinya saja, tapi juga pada harga per-barel, yang hanya setengah dari apa yang didapatkan di tahun 2011 yang lalu. Untuk menutupi masalah perekonomian yang cukup besar tersebut, Pemerintah telah mencetak uang kertas baru.

Akibat Terjadinya Krisis di Sudan Selatan

Krisis ekonomi yang terjadi di suatu negara tidak mungkin tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi negara tersebut. Pasti banyak hal-hal buruk yang akan terjadi. Gaji pemerintah yang dibayarkan pada mereka yang bekerja di pemerintahan, sekarang hampir tidak ada harganya lagi.

Dan untuk makanan, yang sebagian besar diimpor dari Uganda dan Kenya, juga telah meningkat harganya. Hal ini tentu saja akan menambah situasi kelaparan di sebagian besar negara di Afrika termasuk Sudan Selatan.

Grace Asio, yang merupakan seorang pedagang Uganda, sangat menyesalkan keadaan bisnisnya. Dia sangat khawatir jika harus menutup usahanya, dikarenakan semakin lama nilai mata uang dollar semakin naik, tapi harga di Sudan Selatan yang dapat dibayar pelanggannya tetap sama. Krisis ekonomi di Sudan ini memang sangat memprihatinkan.

Menurut Peter Ajak, yaitu seorang ekonom Sudan, perekonomian normal akan menyesuaikan diri dengan kondisi perdagangan yang lebih buruk. Karena dihadapkan pada nilai tukar yang buruk, pada tahun 2015 para petani di Equatoria, yang merupakan wilayah tanah kaya di sebelah selatan Juba, mulai menjual produk mereka ke Uganda.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membalikkan arus perdagangan menjadi normal kembali. Akan tetapi, lagi dan lagi sebuah konflik telah menghentikan tindakan dan usaha yang telah mereka lakukan. Pada bulan Juli, gencatan senjata yang tidak diinginkan terjadi di Juba. Dan akibatnya, sejak saat itu perang sipil, yang sebelumnya telah terkubur di utara, kini telah menyebar ke Equatoria.

Akibat dari perang yang terjadi, jumlah pengungsi Sudan Selatan di Uganda mencapai lebih dari tiga kali lipat di atas 700.000, sementara pertanian mereka harus terpaksa berhenti karena mereka harus mengungsi. Dengan keadaan seperti ini, sebenarnya tidak ada kapasitas produktif yang tertinggal. Begitulah yang dikatakan oleh Peter Ajak.

Namun terlepas dari krisis yang dialami oleh Sudan Selatan, paling tidak masih ada kabar baik yang bisa disampaikan. Inflasi yang terjadi secara perlahan menjadi sedikit melambat dalam beberapa bulan terakhir ini dan mulai membawa Sudan Selatan keluar dari hiperinflasi secara teknis.

Namun meskipun begitu, masalah mendasar masih tetap ada. Pemerintah masih harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat banyak, meskipun mereka tidak memiliki sumber pendapatan baru. Saat ini bisa dikatakan hampir tidak ada ekspor nonmigas dari negara ini.

Walaupun negara ini pada akhirnya bisa mengatasi masalah krisis ekonominya, itu juga berkat adanya bantuan dana yang berasal dari bantuan internasional. Namun meski begitu, para pemimpin Sudan Selatan ini tidak hanya bermalas-malasan karena telah mendapat bantuan. Hingga saat ini mereka masih terus berjuang demi kesejahteraan masyarakatnya.

Proposal penggalangan pendapatan terakhir mereka, yang diumumkan beberapa minggu setelah bencana kelaparan diumumkan di beberapa bagian di negara tersebut, sebenarnya bertujuan untuk menaikkan biaya ijin kerja bagi pekerja bantuan asing dari $ 100 per orang menjadi $ 10.000.

Begitulah usaha yang dilakukan oleh pemerintah Sudan untuk membawa negaranya keluar dari masalah ekonomi yang menimpa mereka. Untuk uasaha tersebut, negara ini antas mendapatkan apresiasi dari negara-negara yang lainnya.